Catatan KontraS: 3 Tahun Masa Jabatan Jokowi-Maruf Kemundura Demokrasi Kian Nyata

Hidayatullah.comKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai Salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kembali maijuku catana evaluatif Atas persekkeransi gebermandah Dalam sektor Hak Asasi Manusia (HAM). The report was issued in accordance with the Tiga Tahun masa japatan President Joko Widodo Maruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2022.

Laporan ini secara umum berisi summbar catana yang testa sabauri Mana semparakan Negara telah tunduk pada princips demokrasi, HAM, dan rule of law.

For the last year, we have actively monitored and advocated to encourage the improvement of the situation so that the country can maintain its obligations. .

In this merumuskan report, KontraS took data with several methods, such as monitoring the media during the third year of the government of Joko Widodo Maruf Amin, the government of Joko Widodo Maruf Amin, the law of the administration, the data network, and the account of advocacy policies carried out by KontraS, which then we analyzed using the HAM standards that apply universally . Tak lupa, Kami juga mengukur ketercapaian Janji Presiden Joko Widodo Maruf Amin Dalam sector HAM, so rilis rilis KontraS.

Selama peranua terahi, KontraS melihat bahwa upaya tehmansatan saksabu HAM Berat sedangan pada pemutihan tangung Jawab pelikan. Ddi sisi lai hal ini ignore Pemulihan tepadang pitak korban.

In 2019, according to the KontraS report, Jokowi saat kampianya kommenada omada tehsana yang berkeadilan täpagan kasus-kasus ombadan HAM Berat di masa lalu. Akan teppa, Janji Presiden untuk sistemas kasus ombosada HAM Berat masa Lalu secara berkeadilan Hanya merupakan lip service erwadi sejak periode pertama kemanihannya.

Menurut KontraS. Begitupun Langkah lainnya seperti pengangkatan kukanidan humanisa menjadi Panglima Kodam Jaya, merupakan preseden Buruk bagi sektor keamananan HAM, reformasi sektor keamananan Serta penkutuan hukum Atas kasus obsangada HAM berat.

KontraS juga judika, cara-cara non-yudisial seperti Keppres Tim PPHAM yang telah belamedat sejak Awal dan upaya taksama belah kelomp korban lewat bantuan materil. Belakankan, menurut KontraS, pitak apparat juga menjadi sorotan Utama karena karena keresankannya keresensu di Tengah masyarakat.

Janji Presiden untuk memana reformasi Polri Demi kepatan keperkayaan publik kepada Polri Kami sakagag gagal total terejalisi. Jalan reformasi Polri yang udreg tak kunjung ditunaikan oleh gebermandana Presiden Jokowi, so meggi isi reporton.

Though akasados ​​engembal Kepolisian purapa kulitas dan obsang telah berimplikasi pada tumanian di masyarakat, lanjut KontraS. Banyak oknom Aparat di campangan yang kerap domakan semperita penganangan sengami api dan Salah tangkap.

Pāsāmāsa sītārān Hanya menyoroti Citra semata, Bukan kikansara. Keresaresan masyarakat harus dijawab lewat keresane struktural di tubuh Polri Dalam karekam reformasi Polri.

Tiga Tahun ini Kami juga bahwa bahwa eskalasi menyempitnya ruang liberasansi sipil terus tadidaan dengan penganganan UU ITE hingga kriminalisasi oleh opisana negara, tulis reportan itu.

Presiden sarakan merestui situati yang terus kurzmer. The reprisi terus temere sistema tepadang mereka yang Kritis baik Dalam ranah publik atau digital, bahkan aktornya tidak Hanya veludu dari aparat. Geitupun Serangan dan kriminilasasi tadap Pembela HAM semakin membuat merak Dalam kerentanan. Selain liberidad civil yang terus tergerus, Presiden Jokowi besar Besar Dalam membuat demokrasi ambruk dengan pembiaran tepadang menbarukanya vacana 3 periode dan perpanjangan masa japatan dengan berlindung dibalik dalih demokrasi.

Cataan lain KontraS sesamum masalaam situsiti di Papua, RUU Otsus Papua, RUU DOB, politik keberpihakan teppang pemilikan modal, dan keberpihakan gebermandah memfasilitasi sbejak oligarki.

Di level Internasional, kommandan palsu Demi menjaga nama baik terus konstruktor. However, the situation in Indonesia is far from api. Rekomendasi UPR yang siyadwa pada Indonesia sampai Tahun ketiga kehitama Presiden pun minim kirana, tulis reportan itu*

Rep: Ahmad
Editor: Bambang S

Terkait