Menyikapi Mimpi Xi Jinping atas Asia Pasifik

SELAMA beberapa dekade terakhir, pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (selanjutnya disebut Tiongkok) di Asia Pasifik telah meningkat secara luar biasa; tidak hanya dari segi kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga dari segi soft power.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat (AS) juga berusaha meningkatkan pengaruh di kawasan itu, mengalihkan sumber daya utama dari Timur Tengah dan perang melawan terorisme ke kawasan Asia Pasifik. Gerakan ini juga dikenal sebagai ‘Poros Asia’ AS.

Tarik menarik dua kepentingan besar itu berkembang seiring dengan inisiatif Perdagangan Bebas Asia (FTA) yang didorong oleh dua kekuatan dunia, termasuk Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang dipimpin AS, dan Area Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) yang dipimpin Tiongkok.

Sembari mengembangkan FTAAP, Tiongkok juga mempromosikan ambisi Presiden Xi Jinping yang disebut “Mimpi Asia-Pasifik”.

Mimpi Xi Jinping: Strategi Soft Power Tiongkok

Di hadapan para peserta KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), 9 November 2014, di Bejing, Presiden Xi Jinping mengemukakan bahwa Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ‘Mimpi Asia-Pasifik’ bagi masyarakat di kawasan ini.

Mengapa? Meski tak disampaikan, Xi Jinping menyadari bahwa kawasan Asia Pasifik strategis secara geopolitik dan memiliki potensi sangat besar dalam bidang sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ekonomi-perdagangan, dan sosial-budaya.

Secara ekonomi, misalnya, pada 2007 kontribusi negara berkembang Asia-Pasifik terhadap pertumbuhan global mencapai 40 persen. Diproyeksikan pada 2030, kontribusinya akan mencapai 60 persen.

Kawasan Asia-Pasifik juga akan bertanggung jawab atas mayoritas (90 persen) dari 2,4 miliar anggota baru kelas menengah yang memasuki ekonomi global. (Bdk. World Econmic Forum, 2019).

Xi Jinping ingin menjadikan “Mimpi Asia-Pasifik” salah stu bagian dari strategi ‘soft power’-nya.

Ilmuwan politik, Joseph Nye (2004), mendefinisikan soft power sebagai “kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui daya tarik sosial-budaya, ekonomi, cita-cita politik, dan kebijakan suatu negara, daripada melalui paksaan atau pembayaran.